Selasa, 20 November 2012

54 Ketua DWP SKPD dan Kecamatan Dikukuhkan


Menjelang peringatan hari jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang ke 13, dimanfaatkan DWP kota Samarinda untuk mengukuhkan sebanyak 54 ketua Dharma Wanita Persatuan SKPD dan Kecamatan di lingkungan Pemkot Samarinda untuk masa bhakti 2009-2014. 
”Semoga dengan pengukuhan ini bisa menjadi amanah  untuk mengangkat wanita dari istri seorang PNS,” harap Wakil Ketua DWP Provinsi Kaltim Sularsih Sutarnyoto dalam pengukuhan yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Selasa (20/11). Untuk itu ia berpesan agar semangat berorganisasi tidak hanya sebatas saat dilantik, melainkan bisa mendukung visi Pemerintah dengan bekerjasama dalam melaksanakan tugas penuh tanggung jawab juga mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan,
Sementara, Ketua DWP Kota Samarinda Mardiana Zulfakar menyebutkan Dharma Wanita sebagai organisasi mandiri non politis yang bersifat demokratis, khususnya dalam membina istri-istri para PNS.
”Untuk itu kepada ibu-ibu yang hari ini  baru dikukuhkan setidaknya bisa memaksimalkan peran diorganisasi,” kata Mardiana mengawali sambutannya.
Karena DWP tentunya memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis, yang dapat membantu melaksanakan tugas–tugas berhubungan dengan program kerja dari Pemkot  dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat.
“Organisasi ini boleh dikatakan sangat berat, karena selain sebagai ibu rumah tangga, kita juga dituntut untuk bekerja demi kemajuan organisasi sesuai yang diamanatkan,” ujarnya.
Tentunya dibutuhkan waktu, semangat dan kerja keras. “Maka itu komunikasi dan koordinasi sangat penting dilakukan secara berkala agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam organisasi,” jelasnya mengakhiri.
Selain pengukuhan ketua DWP SKPD dilingkungan Pemkot,  juga akan dimeriahkan dengan berbagai lomba yang dimulai sejak pagi ini diantaranya lomba Merias makanan tradisional Kaltim, Lomba Idol, pasang Jilbab dan MC hingga peringatan Puncak HUT DWP dan hari Ibu tanggal 20 Desember mendatang.(HMS5)

Komitmen Jaga Stabilitas


**FKPD Kembali Bahas Permasalahan Kota

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD—dulu dikenal Muspida) kembali melakukan rapat koordinasi dipimpin langsung Walikota Samarinda H Syaharie Jaang. Jika sebelumnya pernah dilaksanakan di Balaikota, Rumah Jabatan Wali Kota, Mabes Polres, dan terakhir di Markas Kodim, kali ini Selasa (20/11) giliran di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.
Rapat ini diikuti  ketua DPRD Samarinda Siswadi, Dandim 0901 Letkol Inf Junaidi M, Kapolres Samarinda Kombes (Pol) Arief Prapto S, Kejari Samarinda Arief SH, ketua PN Heri Supriyono SH selaku tuan rumah, Sekkot Zulfakar Noor, Asisten Pemerintahan dan Hukum H Diwansyah, Kabag Hukum Setkot Abdulah, Kabag Humas dan unsur dari Badan Kesbangpol Linmas.
Beberapa agenda penting  dibahas  dalam rakor ini. Mulai masalah sosial di masyarakat yang bisa mengancam kondusifitas dan stabilitas kota, kenakalan remaja, penegakan penerapan sanksi terhadap pelanggar tindak pidana ringan termasuk yang membuang sampah tidak sesuai ketentuan. 
“Rakor ini rutin kita laksanakan. Di sini kita semua komitmen untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas kota. Terima kasih kepada aparat Kepolisian dan TNI yang terus sigap membantu kita mempertahankan situasi dengan kecepatan dan ketanggapan dalam mengatasi gejolak sosial sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas yang juga akan berdampak terganggunya pembangunan,” ujar wali kota.(hms2)

1.967 Lowongan dari 38 Perusahaan


**Pagi Ini JMF Dibuka Sekaligus Resmikan Bursa Kerja On Line


Terobosan luar biasa kembali dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda dengan kembali melaksanakan Job Market Fair (JMF) atau bursa lowongan kerja dengan menyiapkan 1.967 lowongan dan 103 jenis jabatan dari 38 perusahaan yang mengikuti pameran di GOR Segiri Jl Kesuma Bangsa selama 2 hari, Rabu –Kamis (21-22/11).
 “Dari 1.967 lowongan kerja yang disiapkan, hingga siang ini (kemaren, red) sudah 835 orang yang mengambil formulir dan 4.032 yang mengunjungi blogspot Disnaker,” ungkap kepala Disnaker Samarinda Dr Mugni Baharudin didampingi ketua panitia penyelenggara Agus Sundawihaha usai memimpin rapat persiapan JMF di kantornya, Selasa (20/11).
Menurut Mugni, melalui JMF ini akan mempermudah pencari kerja untuk mendapatkan lowongan pekerjaan guna mengurangi pengangguran di Samarinda yang hingg Oktober 2012 sebanyak 10.252 orang, sementara yang dapat ditempatkan 1.670 orang atau hanya 16,29 persen yang dapat ditempatkan melalui Disnaker.
“JMF ini juga mempermudah pengguna tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, krena pengguna tenaga kerja akan menyeleksi langsung para pencari kerja sesuai standarisasi dan kualifikasi tadi,” tegas Mugni.
Dalam kegiatan yang akan dibuka walikota Syaharie Jaang sekaligus pula peresmian bursa kerja on line (BKOL). “Dengan diresmikan bursa kerja online ini, nanti para pencari kerja bisa mengakses informasi lowongan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri dan luar negeri, baik di tingkat pusat, propinsi dan daerah-daerah secara online melalui internet, baik di rumah, warnet dan sekolah,” jelasnya.
Namun, lanjut Mugni pihaknya telah menyiapkan perangkatnya di kantornya yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mengetahui info pekerjaan. “Dengan perangkat ini, para pencari kerja bisa mencari pekerjaan secara online melalui situs www.infokerja.depnakertrans.go.id. Tidak hanya pencari kerja, perusahaan yang akan mencari tenaga kerja juga bisa mengumumkan lowongan kerjanya melalui BKOL ini.
Kembali ke JMF, Agus menambahkan kegiatan ini didukung dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Adapun 32 perusahaan itu diantaranya PT Luhribu Naga Jaya, Rumah Sakit Haji Darjad, PT Gramedia Cahaya Semesta Abadi, PT Bank Mega, PT Bank Bukopin, PT Artanusa Indo Etam, PT Ace Hardware Indonesia, PT Bara Jaya Energy, Bank Danamon, Hypermart Samarinda, RS Dirgahayu, Aston Samarinda Hotel, Swiss Bell Hotel Borneo, PT Matahari Deptstore, PT Bank BTPN.(hms2)



Kamis, 02 Agustus 2012

Sekilas PROGRAM KELUARGA HARAPAN IV

Lanjutan Sekilas PKH III

III.    Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

a.      Struktur Kelembagaan PKH
PKH merupakan program lintas sektoral, karena pelaksanaannya di lapangan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Kementerian Sosial sebagai Leader Sector / koordinator pelaksanaan PKH, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab sebagai penyedia layanan kesehatan dan verifikasi kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama bertanggung jawab atas penyediaan layanan pendidikan dan verifikasi pendidikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi komunikasi dan sosialisasi program pada semua tingkatan. Pelaksanaan PKH juga didukung oleh BPS untuk penyediaan data RTSM dan PT. Pos Indonesia untuk sistem manajemen informasi pembayaran.

b.      Mekanisme Kontrol Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan, termasuk Program Keluarga Harapan, adalah mutlak. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menjamin penyelesaian masalah secara cepat dan tentunya sebagai mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan rancangan maupun pelaksanaan program kedepan. Sehubungan dengan itu, maka akan dilakukan beberapa cara pemantauan pelaksanaan  program :
·         Mekanisme Formal
Secara formal, maka sepanjang pelaksanaan program akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang memonitor pelaksanaan program. Berbagai indikator, baik dari sisi input dan output, akan digunakan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan program, baik melalui monitoring berkala, maupun melalui Kajian Cepat dan Spot Checks secara acak. Untuk menjaga objektifitas hasil monitoring, maka PKH akan melibatkan Perguruan Tinggi dan/atau LSM untuk pelaksanaan kajian tepat dan spot checks. Selain itu untuk menampung semua permasalahan yang terjadi dilapangan, maka akan dipersiapkan Unti Pengaduan Masyarakat yang berfungsi mengakomodasikan segala jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan PKH dan penanganan penyelesaiannya. Iformasi ini akan diterima dan disalurkan hingga ke tingkat pusat melalui sistem informasi manajemen PKH yang telah dipersiapkan.
Setelah pelaksanaan uji coba ini, maka akan dibutuhkan evaluasi untuk melihat dampak dan hasil dari program. Evaluasu ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui sampai sejauh mana dampak PKH terhadapt masyarakat, khususnya terkait efisiensi biaya maupun efektifitas program sehingga dapat dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan serta pengembangan yang sesuai. Untuk itu, akan dilakukan survey awal untuk melihat kondisi awal sebelum program dilaksanakan dan akan diikuti oleh survey lanjutan untuk meliat dampak dari program tersebut.

·         Mekanisme Informal
Keterlibatan unsur-unsur diluar pelaksana PKH dapat berupa kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Tujuan kontrol sosial adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap bentuk-bentuk penyimpangan, baik dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan tunai, maupun tidak dipenuhinya komitmen-komitmen oleh semua pihak, yaitu peserta, pelaksana maupun penanggung jawab PKH. Untuk terlaksananya mekanisme kontrol sosial diperlukan proses sosialisasi seluas-luasnya, yaitu kepada media massa, LSM dan Ormas dan kelompok peduli dalam masyarakat, dan masayarakat pada umumnya.

Kombinasi dari kedua mekanisme formal dan informal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif khususnya pada pelaksanaan PKH, sehingga dapat dikembangan lebih sempurna pada masa-masa berikutnya, dan secara tidak langsung membawa perhatian yang sesungguhnya kepada kesejahteraan keluarga RTSM. (Tim SKDI, disbudparkom)

Sekilas PROGRAM KELUARGA HARAPAN III

 Lanjutan Sekilas PKH II

c.       Penangguhan dan Pembatalan Peserta PKH

Penangguhan dan pembatalan peserta PKH yang telah ditentukan untuk 1 (satu) kali siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut) :
1)      Penangguhan Sementara
  • Peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut);
  • Peserta PKH tidak mengambil pembayaran 1 kali siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut).
Apabila RTSM yang bersangkutan ingin menjadi peserta PKH kembali, mereka harus mendaftar kembali ke UPPKH kecamatan atau melalui perwakilan ketua kelompok ibu yang sudah terbentuk. Selanjutnya petugas UPPKH kab/kota dan kecamatan akan mengunjungi rumah keluarga tersebut untuk menilai kelayakannya. Dasar penilaian kelayakan menggunakan indicator yang digunakan pada saat pemilihan peserta PKH.

2)      Pembatalan
  • RTSM terbukti tidak layak sebagai peserta PKH, melalui antara lain pengaduan yang telah dibuktikan dan pengecekan berkala.
  • Dalam 2 kali siklus pembayaran berturut-turut (6 bulan) RTSM tidak memenuhi komitmen tetapi melakukan klaim terhadap bantuan.
RTSM yang telah dibatalkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta PKH.

d.      Definisi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari sisi kemampuan ekonomi

Adalah rumah tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kosumsi makanan pokok yang sangat sederhana, biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau fasilitas kesehatan yang disubsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun, biasanya tidak atau hanya mampu menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan SMP.

e.      Kriteria umum Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari sisi fisik rumah dan akses

f.        Pemilihan wanita sebagai penerima

Bantuan PKH harus diterima langsung oleh ibu/wanita dewasa RTSM yang mengurus anak dalam rumah tangga tersebut. Dipilihnya ibu/wanita dewasa RTSM yang mengasuh anak sebagai penerima bantuan dikarenakan wanitalah yang biasanya sehari-hari mengurusi keperluan gizi dan kesehatan anak-anak dan keluarga, serta memastikan anak-anak ke sekolah. Dengan memberikan bantuan tunai kepada wanita dalam rumah tangga peserta PKH, diharapkan mereka bisa mengatur pemanfaatan dana dengan sebaik-baiknya untuk pemenuhan kebutuhan. Namun, peran kepala rumah tangga/suami sangat penting dalam mendukung pengaturan pemanfaatan dana bantuan.

g.      Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Komponen kesehatan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dengan mensyaratkan ibu dan anak dalam keluarga peserta PKH untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan (seperti ; imunisasi bayi, pemeriksaan kandungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dll) diharapkan akan terjadi perubahan kebiasaan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ke arah perbaikan kualitas SDM sehingga dalam jangka panjang program ini akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
Persyaratan yang ditetapkan didalam PKH kesehatan dikaitkan dengan peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan, yang dikelola oleh tenaga kesehatan profesional dan terlatih. Oleh karenanya, PKH mensyaratkan komitmen dari Pemerintah Daerah dan jajaran penyedia layanan kesehatan untuk menyediakan fasilitas dan perangkat pelayanan kesehatan agar aksebilitas RTSM terhadap pelayanan kesehatan dapat benar-benar meningkat.

h.      Pendidikan dasar bagi Anak Usia Sekolah

Komponen pendidikan dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, khususnya bagi anak-anak RTSM, serta untuk mengurangi angka pekerja anak. Untuk mencapai tujuan ini, PKH untuk bidang pendidikan memberikan peluang bagi RTSM untuk mendaftarkan anak-anaknya kesatuan pendidikan formal maupun informal terdekat dan menghadiri proses belajar minimal 85% dari hari efektif sekolah atau hari tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan dasar juga akan dijangkau program ini melalui perujukan kepada program-program persiapan (program remedial) di daerah yang bersangkutan sebelum mengikuti program pendidikan formal maupun kesetaraan (Paket A setera SD dan Paket B setara SMP).
PKH juga menjaring

i.        Pendampingan kepada Keluarga PKH

Setiap peserta PKH akan mendapatkan pelayanan dalam bentuk pendampingan. Hal ini dibutuhkan karena sebagian besar RTSM mempunyai keterbatasan kemampuan dalam memperjuangkan haknya. Sehingga dengan adanya pendampingan maka para RTSM yang memenuhi syarat dapat dibantu untuk mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh dari PKH. Selain itu Unit Pelaksana PKH (UPPKH) kab/kota mempunyai keterbatasan kemampuan melakukan tugasnya diseluruh tingkat kecamatan dalam waktu bersamaan, petugasyang dimiliki sangat terbatas sehingga sulit mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat sehingga dibutuhkan pendampingan.
Pendamping PKH adalah seseorang yang telah di rekrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan PKH. Pendamping adalah MATA dan TELINGA bagi PKH. Pendamping PKH ini merupakan bagian Unit Pelaksana PKH di tingkat kecamatan.
Tugas seorang pendamping adalah memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH mengenai berbagai berbagai prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan program; memberikan penjelasan mengenai pentingnya mengikuti ketentuan dan persyaratan program agar bantuan yang diterima tidak dihentikan; melakukan validasi dalam memenuhi komitmennya dan menjembatani RTSM dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan Program di tingkat Kab/Kota.
Lokasi kerja pendamping terletak di UPPKH Kecamatan yang berada di Kantor Pos setempat, atau di Kantor Camat atau di tempat lain yang disediakan oleh PT. POS. Selain itu, pendamping juga bisa ditemui di UPPKH Kab/Kota paling tidak sebulan sekali untuk menyampaikan pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan. Sebagian besar kegiatan Pendamping adalah di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Kelompok Ketua; berkunjung dan berdiskusi dengan pelayan kesehatan, Pendidikan, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Tokoh Masyarakat maupun dengan peserta PKH.
Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping akan mendampingi antara 150 sampai dengan 375 RTSM peserta PKH sesuai dengan kondisi geografis di setiap daerah. Selanjutnya setiap kecamatan terdapat seorang koordinator Pendamping. Melalui pendampingan, peserta PKH diharapkan dapat mengikuti program tanpa mengalami banyak kesulitan dan secara bertahap menujukkan perubahan pola pikir sehubungan dengan upaya perbaikan kesehatan dan pendidikan keluarga.